Itulah salah satu resep mencegah kekerasan berlatar belakang agama yang disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam, kepada
Rakyat Merdeka Online, Rabu siang (9/3).
Seperti sebelumnya, Dipo juga kembali meminta agar kelompok tokoh lintas agama eksklusif tidak melakukan apa yang disebutnya sebagai gerakan politik terselubung yang mengusung isu agama.
Semua pihak, sebutnya, harus menghormati prinsip pluralisme dalam beragama seperti yang dicantumkan dalam Konstitusi dan, khusus mengenai kasus Ahmadiyah, SKB Tiga Menteri bulan Juni 2008.
"Kita masing-masing tahu makna Pancasila. Janganlah satu dua kejadian, yang bersama kita kutuk sebagai kekerasan yang menggunakan alasan keyakinan agama, seolah dengan mudah digeneralisasikan sebagai kelalaian pemerintah dan pembiaran kekerasan," ujarnya lagi.
Konflik mengenai Ahmadiyah sudah berlangsung lama; tidak hanya terjadi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Konflik horizontal yang pernah kita alami sangatlah pahit dan memilukan. Itu memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikannya," demikian Dipo.
[guh]
BERITA TERKAIT: