"Agar Golkar dan PKS tidak disebut partai bencong, alias ACDC, depan bisa belakang bisa,," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Munatsir Mustaman, kepada
Rakyat Merdeka Online, Jumat (4/3).
Lebih dari itu, keberanian Golkar dan PKS diharapkan agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter di bawah SBY. Sekaligus,menjaga iklim demokrasi di Indonesia karena berkoalisi bukan berarti melarang kritik dari dalam. Keuntungan bagi Golkar dan PKS jika keluar dari koalisi adalah mendapatkan simpati dari rakyat. Langkah itu juga mendidik rakyat bahwa pemerintahan SBY takut mengusut tuntas mafia perpajakan yang telah banyak merugikan negara selama ini .
"Selain itu rakyat akan menilai bahwa selama ini dalam kasus Mafia Pajak yang dilakukan Gayus Tambunan yang konon melibatkan perusahaan Ketua Umum Golkar adalah tidak benar," ucapnya.
[ald]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: