Lebih konyol lagi, serangan balik tersebut ditujukan secara personal kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif.
"Sebagai Sekretaris Kabinet, Dipo Alam seharusnya melakukan
assessment terhadap butir-butir kebohongan yang disodorkan para pemuka lintas agama, agar langkah perbaikan dapat dilakukan dengan cepat," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Ton Abdillah Has, kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 2/2).
Menurut Ton, kritik tokoh lintas agama didasari fakta objektif kondisi ummatnya masing-masing, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Menurunnya, kebebasan menjalankan ibadah, lemahnya penegakan hukum, penjualan BUMN secara terus-menerus, serta minimnya kesempatan kerja yang terus mendorong angka kemiskinan dan frustrasi sosial nyata-nyata merupakan fakta yang saban hari dapat disimak rakyat lewat pemberitaan media massa dan di lingkungan sekitarnya. Demikian pula penuntasan skandal Century dan skandal pajak, selalu berputar-putar tanpa penyelesaian yang jelas.
"Di tengah lemahnya kontrol partai politik melalui wakilnya di DPR, serta tidak berdayanya lembaga-lembaga penegakan hukum, termasuk KPK, pernyataan tokoh lintas agama tersebut mestinya patut disyukuri sebagai bagian dari kontrol
civil society atas penyelenggaraan Negara," tegasnya.
[ald]
.jpg)
