Demikian pendapat dua orang pakar dalam acara Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (29/1).
Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Sonny Harry D Harmadi, menganjurkan Indonesia membuat pos kementerian baru yaitu menteri kependudukan. Dengan demikian, upaya mencegah ledakan penduduk dapat dibahas di tingkat kabinet.
"Indonesia butuh Menteri Kependudukan supaya bisa membuat Perda atau peraturan lainnya, tidak seperti BKKBN," ucapnya.
Sementara, pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan, dulu pada jaman Orde Baru berkuasa, struktur kekuasaan bisa kendalikan kependudukan.
"Sekarang tidak bisa begitu. Sekarang diambil alih negara atau dikembalikan pada masyarakat untuk mengambil pilihan? Apakah akan dilepas pada masyarakat tanpa intervensi negara. Kalau dulu, aparat negara betul-betul memperkenalkan konsep keluarga berencana pada masyarakat," ucapnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: