Usul itu disampaikan Kepala Pelaksana Harian Badan Kordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI, Laksdya Didik Heru Purnomo yang menghadiri pertemuan itu. Didik mengingatkan arti penting peningkatan kewaspadaan di laut, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga untuk pengguna laut umumnya, mengenai potensi kejahatan (
unlawful act) di laut.
Didik memimpin lembaga yang memiliki kewenangan tidak hanya dalam hal menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, tetapi juga mengawasi dan mencegah serta menanggulangi berbagai tindakan pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia yang diperkirakan seluar 5,8 juta kilomeneter persegi atau 75 persen dari total wilayah Indonesia.
Pada Desember 2005, Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden 81/2005 tentang Bakorkamla. Di dalam Perpres itu disebutkan bahwa Bakorkamla berfungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan umum di bidang keamanan laut, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan laut di wilayah perairan Indonesia, merumuskan dan menetapkan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut, membantu peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang keamanan laut, dan mendorong peningkatan peran serta masyarakat di bidang keamanan laut. Setidaknya ada 12 instansi yang berada di bawah koordinasi Bakorkamla. Mulai dari Kementeriaan Politik Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
Didik memikul tanggungjawab yang tidak kecil. Karena kesetiaan yang tak pernah lekang pada Nusantara, Didik pantas menyabet
The Guard of Unity yang malam ini (Kamis, 27/1) ) akan diserahkan
Rakyat Merdeka Online dalam Malam Anugerah Man of the Year 2010, di Jakarta Media Center, Jakarta Pusat.
[ald]
