Pada Oktober 2026, kabar mengenai asap karhutla di Kalimantan kembali mengingatkan kita bahwa dampak kebakaran tidak berhenti di batas wilayah administratif. Asap dapat terbawa angin ke daerah lain. BMKG dan sejumlah pemberitaan pada 13 Oktober 2026 juga melaporkan adanya asap kiriman yang memengaruhi sebagian wilayah Sulawesi. Namun sumber asap di setiap lokasi perlu dipastikan melalui data meteorologi dan pemantauan satelit.
Nelayan Bekerja di Udara Terbuka
Berbeda dengan sebagian pekerja yang bisa beraktivitas di dalam ruangan, nelayan harus berada di perairan selama berjam-jam. Mereka menghadapi paparan udara secara langsung ketika mengemudikan perahu, memasang jaring, atau menarik hasil tangkapan. Jika udara tercemar partikel asap, risiko gangguan pernapasan tetap ada meskipun mereka berada di laut.
Asap pekat juga berpotensi mengurangi jarak pandang. Dalam kondisi tertentu, hal itu dapat meningkatkan risiko kecelakaan di perairan. Apabila cuaca atau kualitas udara memaksa nelayan menunda kegiatan, pendapatan harian mereka pun bisa terganggu.
Akan tetapi, kita harus jujur dalam membaca fakta. Belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa asap dari Kalimantan telah menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan Tolitoli. Hubungan antara asap, kondisi perairan, dan produktivitas ikan membutuhkan penelitian tersendiri. Demikian pula, kondisi Palangka Raya tidak otomatis menggambarkan kualitas udara di seluruh pesisir Kalimantan.
Lalu Bagaimana dengan Nelayan Tolitoli?
Tolitoli memiliki masyarakat pesisir yang menggantungkan penghidupan pada perikanan. Ketika informasi mengenai kabut asap mulai muncul di sejumlah wilayah Sulawesi, pertanyaan yang patut diajukan bukan hanya apakah langit terlihat keruh, tetapi apakah kualitas udara di sekitar nelayan masih aman, bagaimana jarak pandang saat melaut, dan apakah pemerintah telah memberikan informasi yang memadai.
Pemerintah daerah, dinas perikanan, BPBD, dan instansi meteorologi perlu berkoordinasi. Informasi kualitas udara, arah angin, dan jarak pandang perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami nelayan. Jika kondisi membahayakan, peringatan keselamatan harus diberikan secara cepat dan jelas. Apabila nelayan mengalami kehilangan pendapatan akibat gangguan aktivitas yang terverifikasi, dampaknya juga perlu didata.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Kebakaran di daratan bisa menjadi persoalan kesehatan masyarakat lintas wilayah, sedangkan dampaknya terhadap nelayan harus dinilai berdasarkan kondisi nyata di tempat mereka bekerja.
Tolitoli dan Besarnya Nilai Ekonomi Laut
Bagi Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan tangkap laut Tolitoli pada 2024 mencapai sekitar 14.995 ton, dengan nilai produksi sekitar Rp410,66 miliar.
Pada tahun yang sama, produksi perikanan tangkap laut Sulawesi Tengah mencapai sekitar 268.243 ton dengan nilai produksi sekitar Rp7,56 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang bertumpu pada sumber daya laut di provinsi tersebut.
Data tersebut layak menjadi dasar untuk melihat perikanan bukan sekadar pekerjaan tradisional masyarakat pesisir, melainkan bagian penting dari perekonomian daerah.
Akan tetapi, nilai produksi tidak sama dengan pendapatan bersih nelayan. Nilai tersebut belum menggambarkan secara langsung berapa uang yang tersisa setelah biaya bahan bakar, es, perawatan perahu, upah awak, dan kebutuhan operasional lainnya dibayarkan.
Dalam buku The Cost of Fire An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis dari Bank Dunia menunjukkan bahwa krisis kebakaran Indonesia pada 2015 menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Sementara itu, pedoman FAO mengenai perikanan skala kecil menekankan pentingnya perlindungan mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kedua rujukan tersebut memberi dasar untuk melihat karhutla bukan semata-mata sebagai masalah lingkungan, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan ekonomi.
Kita tidak boleh menunggu sampai nelayan jatuh sakit atau mengalami kecelakaan untuk mulai memperhatikan risiko asap. Pencegahan harus dilakukan berdasarkan data, bukan kepanikan, perlindungan harus diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan menunggu korban.
Sebab, ketika hutan terbakar, yang dipertaruhkan bukan hanya pepohonan. Ada kesehatan masyarakat, keselamatan nelayan, dan keberlangsungan ekonomi keluarga yang ikut dipertaruhkan.
Syamsir DatuamasPemerhati Ekonomi Nelayan
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: