"Tugas dari Komisi III untuk mengklarifikasi seperti apa, benar atau tidak. Jangan-jangan hanya persepsi padahal sebenarnya tidak ada. Pak BHD juga harus memberi klarifikasi," kata Ketua Presidum Indonesia Police Watch, Neta S Pane kepada
Rakyat Merdeka Online (Selasa, 11/1).
Lanjut Neta, bila memang pernyataan Benny, bahwa Jenderal BHD khawatir mengungkap kasus Gayus karena akan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, mengingat melibatkan perusahaan besar, benar, berarti BHD tidak profesional selama menjabat.
"Kelihatan bahwa dalam hal ini Pak BHD tidak profesional. Karena tugas Polri untuk bekerja profesinoal mengusut kasus tanpa memandang kelompok besar. Dan kalau memang benar, KPK harus turun tangan," tegas Neta.
Untuk Benny K Harman, Neta mewanti-wanti untuk tidak sekadar melempar isu dengan maksud menutupi kasus yang lebih besar lagi. Karena itu hal tidak bermanfaat bagi rakyat.
[zul]
