"Saya kira, Pak Patrialis tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena itu di bawah langsung Pak Patrialis selaku Menteri Hukum dan HAM," tegas anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Sabtu, 8/1).
Politisi Hanura ini sepertinya juga meragukan kompetensi Patrialis Akbar, yang juga politisi Partai Amanat Nasional itu. Karena sebelum kasus Gayus ini, Patrialis juga menjadi sorotan terkait penjara mewah milik "ratu suap", Artalitya Suryani.
"Artinya banyak persoalan di Kementerian Hukum dan HAM yang muncul belakangan ini. Di Ditjen Pemasyarakatan dengan kasus penjara mewah Artalyta, lalu kemudian kemarin Gayus paspor palsu di Ditjen Imigrasi. Ini menunjukkan, bahwa kompetensi Pak Patrialis selaku Menteri Hukum dan HAM memang perlu dilakukan evaluasi. Karena sudah sering kecolongan," tegas dia lagi.
[zul]
