"Nggak ada lah. Nggak ada itu. Itukan biasa kita ngobrol (seperti) di warung kopi, menyamakan persepsi. Itu biasa saja. Visi yang baik loh begini. Semua keputusan tetap di DPR. Soal pengambilan keputusan, setuju atau tidak setuju, ya tetap di DPR," ungkap Marwan kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 5/1).
Marwan menjelaskan, tidak semua pembahasan di DPR didiskusikan di Setgab partai koalisi. Setgab hanya membahas persoalan-persoalan yang strategis. Itu pun juga, masih kata Marwan, keputusan tetap ada di partai masing-masing. Makanya, Setgab juga tidak jarang pecah dalam mengambil keputusan di DPR.
"Misalnya saat pemilihan pimpinan KPK. Di situ partai-partai yang ada di Setgab pecah. Begitu juga pada waktu penentuan apakah orang partai boleh atau tidak jadi anggota KPU, juga terbelah," beber Marwan tanpa mau menyebut partai mana yang 'membelot' dari Setgab SBY.
Saat ditanya kenapa Pram sampai mengatakan seperti itu, Marwan mengaku tahu. Dia menyarankan, agar Pram sendiri yang langsung dipertanyakan. Namun, dia mengajak Pram untuk tidak mudah curiga.
"Mas Pram kan lebih senior, mantan Sekjen, sekarang wakil Ketua DPR. Ya supaya tidak berprasangka jeleklah, tidak
prejudice, kita harus mengedepankan
husnuzon," demikian Marwan.
Terkait kesan dominasi Setgab yang terkesan mengkooptasi keputusan di parlemen ini dilontarkan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung kepada wartawan, kemarin. Pram, biasa politisi PDI Perjuangan ini disapa, mengeluhkan, seringkali hal-hal yang seharusnya diselesaikan di DPR terkesan diselesaikan di luar seperti Setgab.
"Ada pembicaraan di luar, wajar-wajar saja. Tapi tidak perlu diformalkan yang kemudian menjadi keputusan institusi seakan-akan keputusan DPR lebih rendah dari Setgab," ucap Pram.
[zul]
