"Substansi demokrasi untuk mempercepat peningkatan kesejahteran. Tapi yang terjadi di Indonesia, hanya kebebasan dan pemilihan langsung saja karena memang dari sisi ekonomi tak dipersiapkan agenda yang jelas untuk masyarakat banyak," terang Direktur Eksekutif Econit Advisory Group, Hendri Saparini, saat berdialog dengan
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 28/12).
Selama ini Indonesia mengklaim sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Tapi, pemilihan langsung pemimpin itu tidak didasarkan pada strategi pembangunan masyarakat.
"Dipilih melalui demokrasi, tapi tidak terkorelasi dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Demokrasi berjalan sendiri karena demokrasi itu adalah demokrasi atau pemilihan yang di
drive, disetir, kapital bukan strategi mensejahterakan rakyat, minus konsep ekonomi," tegas Hendri.
Mengapa ini bisa terjadi? Menurut data yang disebut Hendri, masyarakat Indonesia terdiri dari 55 persen yang pendidikan tertingginya sekolah dasar (SD). Akibatnya, separuh masyarakat belum bisa diharapkan untuk memilih pemimpin yang punya strategi menyelesaikan persoalan mereka.
"Artinya, kalau ini kondisinya, tak bisa
depend on (tergantung) rakyat. Harus tergantung kualitas pemimpinnya," jelasnya.
[ald]
