"Saya 100 persen setuju dengan pendapatnya Pak Din," ujar pengamat komunikasi politik Gun Gun Heryanto kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 22/12).
Dia menilai, Setgab SBY ini merupakan residu yang tidak menguntungkan bagi demokrasi. Karena Setgab SBY selama ini menjadi semacam lembaga yang mengindikasikan adanya kartelisasi politik. "Kartelisasi itu menghambat adanya ruang gerak dari kompetitor termasuk dalam penegakan hukum dan substansi demokrasi," jelas Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute ini.
Karena itu, masih kata Gun Gun, Setgab SBY hanya dijadikan sebagai wadah penyelarasan kepentingan partai-partai yang menjadi anggota. Sehingga, misalnya, persetujuan sebuah rancangan undang-undang atau kebijakan eksekutif sebetulnya hanya tinggal formalitas. Karena Setgab SBY telah membuat kesepakatan sebelum dibawa ke ruang kontestasi publik.
"Tentu saja di satu sisi bagi SBY ini sebagai proses untuk menjaga stabilitas. Tapi jangan-jangan salah, dalam jangka panjang hal ini tidak menguntungkan bagi pelembagaan proses politik di Indonesia," demikian Gun Gun.
[zul]
