"Tapi dalam kasus Indonesia, yang jadi
public enemy tidak bisa hanya Gayus,karena otoritas-otoritas penegak hukumnya juga bagian dari masalah. Ini juga harus menjadi
public enemy. Saya bilang begitu," ujar pengamat politik Yudi Latif kepada
Rakyat Merdeka Online (Selasa, 14/12).
Yudi mengatakan hal itu mengklarifikasi apa yang telah ia ungkapkan pada sebuah
talk show di
Metro TV pada Jumat lalu. Pernyataan Yudi pada
talk show itu yang membuat dirinya dilaporkan oleh kader Golkar karena dinilai mencemarkan nama baik Aburizal Bakrie.
Yudi sebelumnya mengatakan, secara politik kasus Gayus Tambunan tidak bisa diselesaikan karena disinyalir Susilo Bambang Yudhoyono dan Ical saling mengunci dan menyandera. Pada waktu itu, Yudi memberikan dua solusi.
"Cara penyelesaian secara politik adalah pertama kontrol dari kekuatan masyarakat sipil. Dan itu harus ada gerakan kolektif kampus-kampus untuk mengawal kasus itu dan kasus-kasus kejahatan ekonomi lain, supaya dipaksa untuk memperhatikan itu," terang dia.
Kedua solusi lewat kontrol eksternal. Maksudnya, dengan melibatkan lembaga Hak Asasi Manusia internasional untuk mengontrol pentuntasan kasus Gayus tersebut.
"Makanya, saya kritik juga LSM (pegiat HAM) yang biasanya standar ganda. Karena biasanya yang menyangkut hak sipil dan politik, (mereka) bereaksi. Tapi yang menyangkut pelanggaran ekonomi sosial budaya, sering radar kepekaannya tidak jalan. Padahal itu sama-bentuk kejahatan. Itu yang saya sampaikan," demikian Yudi.
[zul]
BERITA TERKAIT: