"Dia itu bicara terlalu mikro. Mestinya dia bicara soal hal-hal yang lebih besar seperti penyelesaian kasus Bank Century, Lapindo, mafia hukum dan juga soal IPO KS. Itu menyangkut warga negara semuanya. Presiden tolong bicara hal-hal yang lebih besar untuk bangsa ini," jelas pengamat komunikasi ekonomi-politik Hendri Satrio kepada
Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 1/12).
Menurutnya, Presiden SBY tidak perlu mempermalasahkan sistem yang sudah berjalan selama ini di Jogjakarta. Apalagi, sebutnya, tidak ada yang menggugat sistem Kesultanan Jogja, termasuk dari luar daerah Jogja. "Toh tidak ada ruginya juga sistem itu tetap berjalan. Bahkan ada istimewanya.
Cost pilkada tidak ada. Dan Kesultanan Jogja tidak pernah mengganggu NKRI," ungkapnya.
Karena itu, Presiden harus memberikan penjelasan utuh mengenai pernyataan tersebut. Karena saat ini, sambung dosen Universitas Paramadina ini, muncul anggapan bahwa SBY kuatir figur Sultan dan keturunannya tak bisa ditandinginya.
"Juga ada anggapan karena Jogja bisa menghasilkan orang-orang yang memiliki
track record yang baik. Karena Sultan mampu memayungi masyarakat Jogja. Lihat saja kalau kita berjalan di sana, ada kampus, penguasa mikro, dan kualitas warganya cukup baik," tandas dia.
[zul]
