Inkonsistensi Sri Sultan HBX Dibongkar!

Tiga tahun lalu, ketika menyampaikan orasi budaya di hari ulang tahunnya, 7 April 2007, Sri Sultan HBX mengatakan bahwa ia tidak mau lagi menjabat sebagai Gubernur DI Yogyakarta setelah masa jabatannya selesai tahun 2008.

“Pernyataan Sultan HB X itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sofian Effendi, rektor UGM pada saat itu, menyampaikan bahwa keraton memang tidak perlu ikut kegiatan dalam pemerintahan sehari-hari. Sultan atau Keraton harus harus di atas itu. Tetapi keuangan keraton harus dijamin anggaran daerah. Sedangkan keistimewaan DIY, menurutnya, dapat meniru kesultanan di Malaysia atau sistem monarki parlementer Inggris,” jelas asisten Staf Khusus Presiden, Akuat Supriyanto, Senin malam (29/11).

Selain Sofian Effendi, Akuat mengingatkan, pakar otonomi daerah dari UGM, Purwo Santoso, juga menilai bahwa ucapan Sri Sultan HBX ketika itu merupakan langkah positif bagi perkembangan demokrasi dan tidak menyalahi keistimewaan.

Bahkan Roy Suryo, pakar telematika yang juga kerabat Paku Alaman, menganggap pernyataan Sri Sultan HB X sebagai “sabdo pandhito ratu” dan karenanya bukan main-main alias bisa ditarik seenaknya sendiri.

“Tapi ternyata, Sultan tidak konsisten dengan pernyataan itu. Sekarang ia meminta penetapan langsung seumur hidup atas posisi Gubernur DIY. Dan keistimewaan itu hendak ditafsirkan sempit sebagai melekatnya jabatan Sultan sebagai Gubernur seumur hidup. Bahkan konsep Pararadya yang diajukan UGM, sesuatu yg sangat ideal bagi kondisi sekarang, ditolaknya mentah-mentah,” demikian Akuat. [guh]