Inilah Skenario Jahat Melumpuhkan Krakatau Steel

Menurut Direktur Eksekutif Econit Advisory Group itu, masih banyak pihak yang mengira dengan initial public oeffering/IPO, KS akan diuntungkan, karena bisa melakukan ekspansi. Sementara pemerintah akan tetap memegang saham mayoritas, yakni 80 persen.

Persoalannya, jelas Hendri kepada Rakyat Merdeka Online, dana yang diperoleh dari IPO sebesar Rp 2,6 triliun akan disetorkan ke perusahaan baru hasil patungan atau joint venture yang didirikan KS bersama perusahaan Korea Selatan POSCO. Di perusahaan JV itu KS hanya akan memiliki saham minoritas sebesar 30 persen.

Untuk selanjutnya, perusahaan patungan itulah yang akan mengambil peran besar melakukan ekspansi. Pada setiap ekspansi, KS berkewajiban menyetorkan tambahan modal kepada perusahaan JV. Hal itu kelihatannya akan sulit dilakukan tanpa harus menjual (lagi) aset maupun saham pemerintah di KS.

Konsekuensi dari hal ini adalah: saham pemerintah di KS akan berkurang, begitu juga dengan posisi KS di perusahaan JV akan melemah.

“Dengan potensi kerugiaan bagi kepentingan nasional itu, apakah rakyat akan tetap membiarkan penjualan saham KS di lantai bursa per 10 November nanti?” tanya Hendri lagi. [guh]