"Pada dasarnya evaluasi dilakukan oleh Presiden secara rutin. Kalau evaluasi sudah dilakukan, baik secara terbuka, atau mekanisme yang dilakukan oleh Bapak Presiden, atau melalui UKP4 yang dilaporkan kepada Pak Presiden," ujar Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan Senin petang di Makassar.
Tapi, apakah evaluasi itu berujung pada
reshuffle KIB II, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat ini melanjutkan, hanya Presiden SBY yang tahu.
"Tetapi apakah evaluasi itu berdampak pada
reshuffle, itu hak Presiden. Itu domain Presiden, UUD mengatakan itu. Kita tunggu saja," jelasnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta Presiden SBY untuk melakukan evaluasi secara komprehensif. Bila ada menteri yang tidak bisa bekerja dengan baik, tidak usah naik kelas.
Bagaimana pendapat Anda?"Bagus. Itu kan imbauan, hanya mengingatkan," jawab Sekretaris Gabungan Partai Pendukung pemerintah ini.
[zul]
BERITA TERKAIT: