PAN: SBY Batalkan Kunjungan, Kelompok Separatis Semakin Percaya Diri

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Jumat, 08 Oktober 2010, 07:53 WIB
PAN: SBY Batalkan Kunjungan, Kelompok Separatis Semakin Percaya Diri
presiden sby/ist
RMOL. Meskipun Pengadilan di Den Haag, Belanda telah menolak gugatan Republik Maluku Selatan (RMS), pemerintah diharapkan mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan separatisme di tanah air secara komprehensif.

Karena pembatalan kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda pada Selasa lalu akan membuat kelompok separatis semakin percaya diri melakukan determinasi dan lobi-lobi internasional.

"Penundaan kunjungan Presiden ke Belanda bisa menginspirasi kelompok-kelompok separatis yang lain dengan menggunakan cara yang sama untuk menekan pemerintah indonesia pada level internasional," jelas Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan kepada Rakyat Merdeka Online.

Tapi menurut Bara Presiden tidak perlu terlalu concerned dengan kemungkinan itu karena ada status immunity yang melekat. Walaupun begitu Bara mengakui pembatalan ini bisa menjadi masalah baru dalam diplomasi Indonesia.

"Yang diperlukan untuk menghadapi masalah separatisme bukan semata strategi diplomatik yang efektif, tapi penanganan akar-akar penyebab masih adanya aspirasi separatis di tanah air." tekannya.

"Akar penyebab dari masih eksisnya kelompok separatis yang berbasis diluar negeri adalah persoalan-persoalan klasik yang terus mendominasi daerah-daerah yang mempunyai bibit separatisme," tambah Bara.

Bara memberi contoh soal Papua yang akhir-akhir ini situasinya agak memanas, dimana tuntutan untuk referendum banyak didengungkan. Dia mendesak pemerintah harus berani memprakarsai pendekatan baru dalam mengatasi masalah itu.

"Perlu ada evalusai total terhadap kebijakan Otonomi Khusus yang dinilai oleh masyarakat Papua belum memberi manfaat secara signifikan. Kedua, Pemerintah juga harus merubah pola pendekatan dengan menekankan dialog terhadap semua pihak yang berkepentingan termasuk mereka yang menginginkan referendum. Untuk melakukan itu semua presiden perlu menunjuk satu individu yang khusus in charge mengenai Papua dan bertanggung jawab langsung di bawah presiden," tegas Bara. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA