Pasalnya, sebelum mereshuffle, SBY harus melakukan pembicaraan terlebih dahulu ke pimpinan partai-partai koalisi.
"Itukan kesepakatan antara pimpinan partai dengan Pak SBY yang ada dalam
gentlement agreement. Politisi sebaiknya tahu makna kebersamaan dan mencari jalan keluar yang baik. Tentu kalau ada kritik dan rencana reshuffle pasti akan dibicarakan," jelas Ketua DPP PKS Mustafa Kamal kepada
Rakyat Merdeka Online (Senin, 13/9).
Selain itu, PKS sepertinya juga tidak risau dengan wacana reshuffle yang dikumandangkan anggota dewan pembina partai Demokrat Ahmad Mubarok.
Sama seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal beberapa waktu lalu, Mustafa juga mengatakan bahwa komposisi kader partai yang ada di KIB II tidak akan berubah meski SBY melakukan reshuffle.
"Apa yang dikatakan Bang Ical itu kan ada dalam
gentlement agreement. Saya sepakat dengan Bang Ical," tandasnya.
[zul]
.jpg)
