PT DPS bukan pemain kemarin sore. Galangan ini didirikan pada 1910 di era kolonial Belanda, dinasionalisasi menjadi milik negara pada 1961, lalu berubah status menjadi persero pada 1976. Selama lebih dari satu abad, ratusan kapal lahir dan dirawat di fasilitasnya di Jalan Perak Barat, Surabaya--sekaligus menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa Teknik Perkapalan. Kini semua aktivitas itu terhenti.
Angka yang Berbicara
Berdasarkan data yang terungkap dalam persidangan, nilai aset perusahaan hanya ditaksir Rp180-200 miliar, sementara total kewajiban mencapai Rp427 miliar. Artinya, seluruh aset hanya sanggup menutup sekitar 42-47 persen kewajiban. Dalam bahasa akuntansi, rasio solvabilitas perusahaan sudah jauh di bawah ambang sehat; secara hukum, itu adalah definisi klasik insolvensi. Sekitar 637 orang--dari jajaran direksi hingga tenaga harian--kehilangan mata pencaharian.
Yang membuat kasus ini menjadi studi kasus tata kelola, bukan sekadar berita kebangkrutan, adalah titik awalnya. Kejatuhan ini berakar pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tahun 2021 yang dipicu tagihan dua kreditur senilai hanya sekitar Rp3,3 miliar. Sebuah galangan bernilai ratusan miliar rupiah runtuh dari retakan sebesar itu--potret klasik bagaimana masalah likuiditas yang tidak ditangani berubah menjadi krisis solvabilitas.
Analisis Teknis: Kenapa Galangan Tua Rentan Tumbang
Dari sudut pandang praktisi, kegagalan DPS bukan kejutan teknis, melainkan konsekuensi dari karakter industri galangan yang sering disalahpahami pengambil kebijakan. Ada beberapa lapisan yang perlu dibedah:
1. Padat modal dan padat karya dengan payback panjang. Galangan menahan modal besar dalam bentuk graving dock, floating dock, crane, dan mesin berat yang penyusutannya berjalan terus, sementara pemasukan bergantung pada proyek yang siklus penyelesaiannya bisa bertahun-tahun. Satu termin pembayaran yang macet langsung mengganggu seluruh arus kas.
2. Dua sumber kas yang sama-sama tergerus. Galangan sehat menopang diri dari dua kaki: docking repair (arus kas cepat, marjin tipis) dan bangunan baru/newbuilding (marjin lebih baik, risiko lebih tinggi). Ketika beban utang legasi sudah menyandera, kedua kaki ini lumpuh bersamaan--kapal masih banyak, order masih ada, tetapi perusahaan tak lagi punya modal kerja untuk mengeksekusinya.
3. Modal manusia yang tak bisa diganti dalam semalam. Aset paling berharga galangan bukan pelat baja, melainkan tukang las bersertifikat, juru gambar, dan estimator berpengalaman. Ketika 637 orang dilepas, yang hilang adalah kurva belajar puluhan tahun. Inilah alasan Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyebut peristiwa ini sebagai 'alarm serius': yang berkurang bukan satu perusahaan, melainkan kapasitas dan keahlian nasional.
4. Ketergantungan rantai pasok. Pelat baja marine grade, komponen propulsi, dan marine equipment yang sebagian besar impor menekan margin dan memperpanjang lead time. Setiap keterlambatan material berisiko memicu denda keterlambatan (liquidated damages) yang menggerus arus kas lebih jauh.
Analisis Ekonomis: Ironi 'Diselamatkan Setelah Jatuh'
Tindak lanjut resmi menyatakan aset DPS akan diambil alih dan dikonsolidasikan ke PT PAL Indonesia sebagai bagian dari penyehatan industri galangan nasional, dengan argumen bahwa skema pengambilalihan aset pasca-pailit jauh lebih murah dan lebih mudah secara mekanisme. Secara transaksional, klaim itu benar: membeli aset dari boedel pailit memang lebih efisien ketimbang menyuntik modal ke perusahaan yang masih hidup.
Namun di sinilah letak kritik yang layak diangkat media. Pola 'biarkan jatuh dulu, baru diselamatkan' berarti negara membiarkan aset strategis terdepresiasi, tenaga kerja terlanjur dirumahkan, dan reputasi galangan hancur sebelum akhirnya diselamatkan dengan harga diskon. Efisiensi jangka pendek dibayar dengan biaya sosial dan hilangnya kapasitas jangka panjang. Untuk negara kepulauan yang menargetkan kemandirian maritim, ini persamaan yang tidak seimbang.
Asosiasi pelayaran (INSA) menegaskan bahwa industri galangan membutuhkan keberpihakan kebijakan yang konsisten agar mampu bersaing dengan Tiongkok dan Korea Selatan--dua negara yang memberi dukungan fiskal dan pembiayaan kuat pada sektor ini. Kasus DPS memperlihatkan apa yang terjadi ketika keberpihakan itu absen: aset satu abad menguap dari tagihan Rp3,3 miliar.
Ahlan ZulfakhriShipbuilding Specialist
.jpg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: