Di usia yang lebih dari setengah abad ini, para nelayan telah menunjukkan dedikasi luar biasa yang tak terhingga bagi kemajuan perekonomian NKRI, dimana peran serta andil nyata segenap insan nelayan diseluruh penjuru tanah air sebagai penopang perekonomian bangsa, benar-benar terbukti nyata adanya.
Saya memandang nelayan kita khususnya nelayan tradisional yang kerap melaut di samudera lepas hingga perbatasan negara, layak disebut sebagai Pahlawan Ekonomi Devisa Samudera, meski belum ada tanda jasa resmi sebagai bentuk penghargaan kepada mereka.
Bukan hanya itu saja, para nelayan sering singgah dan menginap di pulau-pulau terluar saat berlayar mencari ikan, menjadi agen pertahanan tegaknya kedaulatan tanah air dan kekayaan negara dari hasil laut karena menjadi informan kegiatan kapal asing yang menerobos kedaulatan, khususnya kegiatan illegal fishing di perairan NKRI.
Tidak berlebihan jika saya juga menganggap para nelayan tanah air adalah Pahlawan Pertahanan dan Kedaulatan NKRI.
Dengan tekad kuat dan keberanian yang luar biasa, tidak sedikit nelayan kita yang melaut ditengah samudera hingga perbatasan negara, hanya bermodalkan mesin usang di kapal reyot miliknya.
Bahkan, tidak sedikit yang masih menyewa kapal untuk melaut, dimana hasil tangkapan tak jarang tidak sebanding dengan untuk membeli BBM, apalagi membayar sewa kapal.
Pemerintah sebenarnya banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun sayangnya tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara, untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi.
Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya.
Saya pastikan, KPK dan institusi penegak hukum negara dalam hal ini Polri dan Kejaksaan, akan membongkar semua praktik-praktik korupsi yang menyengsarakan para nelayan Indonesia, tanpa terkecuali.
Saya ingatkan kepada aparatur pemerintah termasuk pejabat yang terkait untuk jangan main-main dengan hajat hidup nelayan, khususnya pada aturan dan program kesejahteraan bagi saudara-saudara kita ini.
Saya pastikan akan kami kejar, tangkap dan jerat siapapun yang berani mengusik apalagi memakan anggaran negara bagi para kesejahteraan nelayan Indonesia, dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya.
Jika memiliki cukup alat bukti kuat, akan kami pilih opsi miskinkan koruptor dengan pasal TPPU.
Tidak sedikit tauladan yang dapat kita ambil dari hidup dan kehidupan nelayan tanah air. Bertaruh jiwa raga di samudera, keseharian saudara sebangsa dan setanah kita ini banyak mengajarkan tauladan tentang arti sejatinya hidup seorang hamba, dimana kehidupan yang berliku, keras, penuh usaha serta banyak pengorbanan, memang harus dijalani, termasuk dalam mencari rezeki.
Legamnya kulit yang membungkus raga para nelayan kita, menunjukkan betapa teguhnya integritas mereka untuk senantiasa istiqomah mencari rupiah demi rupiah sebagai pencari ikan, bukan memilih profesi yang mudah meraup uang dengan cara yang batil, seperti menjadi agen atau bagian dari kejahatan korupsi.
Bersama keluarga tercinta, nelayan yang memiliki integritas, kebanyakan bermukim di gubuk reyot dibibir pantai dan muara laut. Sungguh miris melihat nasib serta kehidupan Para Pahlawan Ekonomi Devisa Samudera, Pahlawan Pertahanan dan Kedaulatan Negara.
Atas dasar itulah, saya mendorong nelayan tanah air untuk diangkat sebagai Pahlawan Ekonomi Devisa Samudera, Pahlawan Pertahanan dan Kedaulatan Negara.
Insya Allah, kami di KPK akan mengawal seluruh anggaran peningkatan kesejahteraan nelayan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote demi kesejahteraan dan kemakmuran Pahlawan Ekonomi Devisa Samudera, Pahlawan Pertahanan dan Kedaulatan Negara.
Penulis adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI
BERITA TERKAIT: