Bahlil Dinilai Picu Kontroversi, Sorotan bagi Pemerintahan Prabowo

Direktur Eksekutif Ethical, Hasyibulloh Mulyawan, menilai sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Bahlil sejak awal pemerintahan kerap memicu kontroversi.

Ia menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta gas elpiji non-subsidi yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat.

“Hal ini bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujar Hasyibulloh kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa 21 April 2026.

Menurutnya, tingkat kepercayaan publik juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara pernyataan dan realisasi kebijakan dari para pembantu presiden. Namun, ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dan kebijakan yang diambil.

“Ini tidak konsisten dan terkesan menterinya ‘tricky’ terhadap rakyatnya sendiri,” tuturnya.

Selain itu, Hasyibulloh juga menyoroti kenaikan harga BBM dan gas elpiji non-subsidi yang dinilai tidak diumumkan secara terbuka, sehingga terkesan tidak transparan.

“Kebijakan publik di sektor energi diambil secara diam-diam, padahal dampaknya besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, dampak kebijakan tersebut terutama akan dirasakan oleh kelompok kelas menengah dan masyarakat bawah yang paling terdampak secara langsung.

“Khususnya bagi kelas menengah dan masyarakat bawah yang menerima imbas paling besar,” pungkasnya.