Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

ESDM Tetapkan Perairan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-alifia-suryadi-1'>SARAH ALIFIA SURYADI</a>
LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI
  • Selasa, 17 November 2026, 11:58 WIB
ESDM Tetapkan Perairan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan
Taman Nasional Ujung Kulon (Foto: Istimewa)
Kecil Besar
rmol news logo Kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten yang berlaku sejak 12 Februari 2026. Dalam peta lampiran keputusan tersebut, area perairan di sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran berwarna krem yang menunjukkan status WUP.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengonfirmasi penetapan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut.

Menurut Ari, penetapan wilayah pertambangan di Banten telah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Kepmen ESDM pada Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan Wilayah Pencadangan (WPN)," kata Ari dikutip Selasa, 17 November 2026. 

Ia menjelaskan, penentuan zonasi dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi lintas lembaga. Pemerintah pusat meminta masukan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan peta potensi tambang dengan rencana tata ruang masing-masing daerah.

Meski masuk dalam WUP, status tersebut tidak serta-merta membuat kegiatan pertambangan dapat langsung dilakukan di perairan Ujung Kulon.

Ari menegaskan, pemanfaatan wilayah untuk kegiatan pertambangan tetap harus mengacu pada kesesuaian tata ruang daerah, termasuk Rencana Tata Ruang (RTR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

"Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR dan PKKPR-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang," ujar Ari.

Sementara itu, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon memiliki status perlindungan sejak 1921. Berdasarkan SK Nomor 60 tanggal 16 November 1921, Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan sebagai kawasan suaka alam oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Status tersebut kemudian diperkuat melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 5 Mei 2014, yang menetapkan luas Taman Nasional Ujung Kulon mencapai 105.694,46 hektare, terdiri dari 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan di Kabupaten Pandeglang, Banten. rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: RENI ERINA

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA