DPR Desak Boikot dan Sanksi untuk Israel

Melalui jalur diplomasi parlemen, Indonesia bertekad menjadikan solidaritas kemanusiaan sebagai bagian dari perjuangan global.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan penderitaan yang dialami rakyat Palestina tidak hanya menyangkut isu kemanusiaan, tetapi juga menyangkut pelanggaran terang-terangan atas hukum internasional. 

“Israel harus dikenakan sanksi nyata, baik melalui mekanisme boikot ekonomi maupun upaya hukum internasional. Dunia Islam perlu menunjukkan persatuan dalam membela keadilan dan kemanusiaan,” tegasnya lewat keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 19 September 2025.

Anggota Komisi II DPR itu melanjutkan, dorongan ini juga sejalan dengan hasil KTT Darurat Arab-OKI yang berlangsung di Doha, Qatar, dipimpin langsung oleh Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. 

Pertemuan bersejarah ini dihadiri oleh 22 Kepala Negara dan Pemerintahan anggota OKI dan Liga Arab, termasuk Presiden Turki, Presiden Palestina, Presiden Iran, Perdana Menteri Arab Saudi, Perdana Menteri Pakistan, dan Perdana Menteri Malaysia.

Forum tersebut menuntut penghentian agresi militer Israel, menegaskan perlunya strategi terpadu, mulai dari penerapan boikot komprehensif, upaya diplomasi di PBB, hingga penguatan dukungan kemanusiaan bagi Palestina. Negara-negara peserta juga menegaskan bahwa tanpa keadilan bagi rakyat Palestina, stabilitas kawasan tidak akan pernah terwujud.

Politikus PKS itu menegaskan, Indonesia melalui BKSAP siap mendorong agar keputusan KTT Doha dijalankan secara nyata, sehingga perjuangan bangsa Palestina menuju kemerdekaan penuh dapat segera terwujud.