Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto mengaku akan melakukan penertiban secara masif terhadap reklame yang belum memiliki izin dan belum berbayar.
"Pekan ini kami akan rapat persiapan penertiban secara masif. Kami juga sudah lakukan rapat koordinasi dengan Bapenda dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta dengan kecamatan. Jadi kami matangkan persiapan untuk pekan depan," kata Idi Sutanto, Jumat, 1 Agustus 2025.
Merujuk data Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, total ada 1.788 reklame. Dari jumlah tersebut, yang terdaftar dan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya 700 reklame.
"Sesuai arahan dari Wali Kota Bekasi, kami DBMSDA akan lakukan penertiban reklame yang belum memiliki izin. Justru itu, nanti kita lakukan penertiban supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita bertambah," ungkapnya.
"Jadi jika ada yang belum membayar pajak untuk skala kecil, akan kita turunkan. Untuk skala besar kita lakukan bertahap seperti memasang
sticker terlebih dahulu,"
Idi menjelaskan, saat ini pihaknya telah melakukan sinkronisasi data jumlah reklame yang belum membayar pajak namun sudah tayang. Akan tetapi ia mengungkapkan data yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki pihaknya.
"Kalau kami DBMSDA sedang menunggu rilis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait jumlah, namun sebetulnya tidak akan berbeda jauh dengan Dinas Tata Ruang," pungkasnya.
Dengan adanya penertiban reklame yang belum membayar pajak, dirinya meyakini bahwa tidak akan ada penurunan investasi di Kota Bekasi.
"Justru kewajiban kita adalah menegakkan aturan, jangan sampai ada investor yang 'nakal'. Mereka juga para investor yang tidak membayar pajak juga sangat merugikan Kota Bekasi," pungkasnya.
*Kontributor Wilayah Bekasi
Papan reklame yang bertebaran di jalanan Kota Bekasi ternyata tidak semuanya mengantongi izin dari pemerintah setempat. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: