Hal itu disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI Desy Ratnasari di acara media gathering DPR RI di Bandung, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.
"Tentu semua terdampak, kan ini perintah atau instruksi Presiden. Kalau bicara soal ada yang dibintangin semua kementerian, ya kita juga ada yang dibintangin. Jadi bagaimana kita bisa bersinergi menjalankan perintah Presiden ini tentu insya Allah harus dilakukan," kata Desy.
Namun begitu, Desy tak merinci item-item apa saja yang terdampak efisiensi anggaran di DPR RI. Hanya saja, dalam konteks kunjungan kerja, pihaknya tetap melakukan hal tersebut bukan semata-mata untuk jalan-jalan.
"Dalam konteks kunjungan kerja, sebenarnya kunjungan kerja DPR itu kan memang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bukan dimaksudkan untuk jalan-jalan, itu satu. Barangkali kalau pun terjadi efisiensi, jumlahnya mungkin yang berbeda," katanya.
Politikus PAN ini menegaskan, jika pemangkasan anggaran yang dilakukan DPR RI disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Kalau tetap misalnya komisi satu harus kunjungan kerja ke luar negeri karena kami bekerja sama dengan Kemenlu dan juga dengan KBRI, yang nggak bisa dikurangin juga, gimana ya? Jadi barangkali pengurangan efisiensi yang terjadi itu disesuaikan tergantung tupoksinya masing-masing," tegasnya.
Lebih lanjut, Legislator yang juga artis senior ini mengatakan bahwa, adanya pemangkasan anggaran tersebut jumlahnya tidak bisa disamaratakan antara kementerian dan lembaga lainnya.
"Menurut saya, contoh misalnya kalau TNI juga kan tour of the duty-nya itu kan membutuhkan anggaran. Jadi barangkali itu tidak masuk dalam kategori efisiensi. Jadi masing-masing KL juga memiliki konteks efisiensi yang berbeda, yang tidak bisa disamaratakan oleh saudara-saudaraku," tandasnya.
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, memastikan bahwa DPR RI juga melakukan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025. 
BERITA TERKAIT: