Terutama di wilayah pesisir dan laut, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.
Terkait itu, Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo (Ampera) Makbul Ramadhani, menilai bahwa kejadian ini mengungkap betapa rapuhnya sistem pengelolaan lingkungan laut di negara kita.
Menurutnya, ini mencerminkan bagaimana para pengusaha besar mampu mengatasi peran negara seakan-akan negara hilang kontrol terhadap ruang laut.
“Hal ini dibuktikan, masak kok sudah ada sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di laut sejak 2023. Padahal sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelas Makbul dalam keterangannya, Kamis, 23 Januari 2025.
Lebih lanjut, lulusan Magister Keamanan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyatakan bahwa sebagai bentuk pengabaian terhadap amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa aktivitas yang dapat mengganggu akses masyarakat ke laut, seperti pemagaran tanpa izin, jelas telah dilanggar oleh praktik-praktik seperti ini.
“Sudah saatnya kita bertanya, siapa yang diuntungkan dari fenomena ini?" tegas dia.
Masih kata Makbul, dalam konteks penyelesaian persoalan pagar laut ini bisa menjadi parameter kerja sama atau sinergitas para menteri terkait, TNI dan Polri, serta pemerintah daerah.
“Ini untuk mengambil langkah strategis dalam merumuskan kebijakan dan memberikan solusi jangka panjang agar masalah ini tidak boleh terulang kembali,” beber Makbul yang juga merupakan Direktur Maritim Research Institute (Marin Nusantara).
“Pak Presiden Prabowo, yang jiwa patriotismenya tidak diragukan lagi, pasti mampu menyelesaikan masalah ini. Namun, saya percaya beliau ingin melihat langsung sejauh mana para pembantunya (menteri) dapat bekerja. Jika mereka tidak mampu bekerja dengan baik dan cepat, saya yakin mereka akan menjadi kandidat untuk di-reshuffle,” tutup Makbul.
Fenomena pagar laut yang terjadi di pesisir Tangerang telah menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana pemerintah mengelola sumber daya alam kita. 
BERITA TERKAIT: