Padati Patung Kuda, Komunitas Ojol Minta Pemerintah Buat Kebijakan Tegas

Massa dari berbagai aplikator ojek online ini berkumpul dan menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang terparkir di depan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Salah satu orator dari atas mobil komando menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam membuat kebijakan bagi para pengemudi ojek online.

Salah satunya, para pemilik dan pengelola e-commerce memiliki jasa pengiriman sendiri tanpa adanya landasan hukum, sehingga sewaktu-waktu bisa diberhentikan secara sepihak.

"Ini tidak boleh terjadi, kita adalah rakyat Indonesia yang berhak mencari penghasilan di negeri kita, sementara mereka (perusahaan e-commerce) datang kemari mencari keuntungan dari kita," kata sang orator.

Dengan nada menggebu-gebu, ia meminta pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi juga Kementerian Perhubungan keluar menemui para pendemo.

"Saya harap yang di dalam punya hati dan punya otak, kalau mereka punya nyali keluar. Kami tidak takut wahai yang di dalam, para menteri Menkominfo muka kami memang tidak ganteng, tapi hati kami ikhlas, kami datang kemari karena belakang kami ada keluarga yang harus dihidupi," tegasnya.

Usai menyatakan hal tersebut, para pendemo menyambut dengan riuh sambil mengangkat bendera, spanduk dan juga atribut lainnya.

Akibat dari unjuk rasa ini, Jalan Medan Merdeka Barat dari arah MH Thamrin ke Harmoni ditutup, namun arah sebaliknya dibuka.

Sebelumnya, komunitas ojol dan kurir se-Jabodetabek menyatakan siap menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada perusahaan maupun pemerintah.

"Pada hari Kamis (29/8) dari beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek akan lakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak pemerintah," ujar Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (28/8).

Mereka menuntut adanya landasan hukum yang jelas bagi para pengemudi Ojol, yang tujuannya agar perusahaan tidak berbuat semena-mena seperti pemecatan sepihak dan lainnya.