KPK Perlu Lakukan Pendalaman Soal Ramai “Blok Medan”

Dalam persidangan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili mengungkap adanya “Blok Medan” dalam pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga punya menantu Presiden Jokowi itu.

“Tentu saja KPK perlu mendalami,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy kepada RMOL, Rabu (7/8).

Namun demikian, Ronny mengaku tak bisa berharap banyak terkait dugaan skandal yang melibatkan anak dan menantu Presiden itu bisa diungkap oleh KPK yang sekarang.

“Tapi saya tidak terlalu berharap dengan situasi KPK saat ini yang oleh Pak Nawawi Pomolango sendiri disebut punya banyak masalah,” katanya.

Padahal seharusnya, kata Ronny, apa yang terungkap dalam persidangan mantan Gubernur Malut itu adalah fakta persidangan yang menarik dan bisa jadi petunjuk awal bagi penegak hukum, terutama KPK.

“Kan Bobby bisa diundang untuk klarifikasi,” tuturnya.

Menurut Ronny, jika KPK memanggil Bobby justru bisa dijadikan “panggung” untuk klarifikasi agar tidak menjadi beban dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

“Ini akan baik juga bagi Bobby dan Kahiyang kalau diklarifikasi, biar gak jadi beban jelang pilkada,” pungkasnya.