Luhut Tegaskan Pengenaan Bea Masuk 200 Persen Tidak Hanya untuk Produk China

Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat (5/7).

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi China. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita,” kata Luhut, dikutip Sabtu (6/7).

Menurut Luhut, dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Juni 2024, pemerintah sepakat untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

"Salah satu yang dilakukan yaitu dengan menerapkan Safeguard Tariff atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini dalam perpanjangan periode waktu," sambung Luhut.

BMTP yang sudah diberlakukan ini untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu. Meski demikiab, kata Luhut kebijakan tersebut masih perlu benar-benar dikaji, sehingga dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan national interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat,” tuturnya.

China sendiri merupakan salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Dikatakan Luhut, Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait kebijakan itu dengan negara lain.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkomitmen menerapkan bea masuk hingga 200 persen untuk produk-produk impor yang makin membanjiri pasar domestik, tidak hanya yang berasal dari China.

Saat ini, ia juga sudah menugaskan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk mengecek pergerakan barang impor yang masuk ke pasar Indonesia.