Rekrutmen afirmatif untuk TNI dan Polri bagi orang asli Papua menjadi langkah penting, namun perlu evaluasi besar untuk menjamin tidak adanya masalah kasus desertir berikutnya.
"Rekrutmen afirmatif merupakan langkah penting dalam memastikan representasi yang lebih inklusif dan memperkuat kesatuan nasional," jelas Syurya dalam keterangannya, Sabtu (29/6).
Menurutnya, perlu ada evaluasi terkait penempatan personel yang harus dikelola dengan cermat.
"Gunanya untuk menghindari potensi desertir atau pembelotan, terutama di wilayah asal yang rentan terhadap gerakan separatisme," imbuh dia.
Belum lama ini publik dikejutkan adanya kasus penyergapan desertir TNI Denis Murib yang bergabung dengan kelompok gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Paniai pada pertengahan Juni.
Selanjutnya kasus desertir anggota asal Polres Yalimo Bripda Anke Mabel yang bawa kabur 4 pucuk AK2000P dengan ratusan amunisinya.
"Kita sangat prihatin ya soal kasus demi kasus yang terjadi dari anggota TNI-Polri afirmatif Papua ini. Niatannya baik afirmatif ini, namun harus cermat dan evaluasi besar terhadap rekrutmen afirmatif ini jika tidak mau terulang kasus serupa," ungkapnya.
Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Esa Unggul Indonesia ini memberikan solusi dan langkah praktis sebagai refleksi rekrutmen afirmatif TNI-Polri asal daerah konflik Papua.
"Sebaiknya TNI-Polri dapat menempatkan personel asal Papua ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia untuk dapat membantu mengurangi risiko pembelotan dan memperluas wawasan serta pengalaman mereka," imbuhnya lagi.
Anggota TNI-Polri asal Papua agar diberikan pelatihan khusus yang tidak hanya meningkatkan keterampilan militer atau kepolisian.
"Personel ini perlu dibekali pada pemahaman tentang keragaman budaya dan dinamika politik di berbagai daerah NKRI",
Satuan TNI-Polri perlu menyediakan dukungan psikologis dan sosial yang kuat dan berkelanjutan.
"Sebab ini penting untuk personel asal Papua agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan tetap termotivasi dalam menjalankan tugasnya,” beber Syurya.
Dia pun menyarankan agar pemerintah dan DPR yang sedang menggodok RUU TNI-Polri agar fokus memuat persoalan desentralisasi personel ini.
"Tolong pemerintah dan DPR fokus juga ada muatan yang bahas masalah desentralisasi personel ini, sebab ini penting terkait keutuhan kedaulatan NKRI dan jaga profesionalisme anggota TNI-Polri agar tidak tertarik pada ekses negatif ini," harapnya.
Banyaknya kasus desertir anggota TNI-Polri di wilayah konflik Papua, turut disoroti peneliti senior Human Studies Institute (HSI), Syurya M. Nur. 
BERITA TERKAIT: