Penambahan Kementerian Jangan jadi Bancakan

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Jumat, 10 Mei 2024, 17:11 WIB

Penambahan Kementerian Jangan jadi Bancakan

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto/RMOL

Rencana penambahan pos kementerian atau badan baru jangan sampai hanya jadi alat bancakan.

BERITA TERKAIT:

Mengingat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sangat membutuhkan banyak anggaran untuk menjalankan program-program besar mereka. Seperti program makan siang dan susu gratis hingga melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, serapan APBN perlu menjadi perhatian khusus yang disesuaikan dengan janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran.

"Apakah APBN mampu menampung janji kampanye Prabowo-Gibran? Penambahan kementerian atau dengan badan tergantung efektif dan efisienkah dalam menunjang kinerja pemerintahan PS (Prabowo Subianto). Jangan hanya dijadikan bancakan belaka," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/5).

Mengingat, lanjut Hari, untuk melanjutkan proyek IKN dan program makan siang gratis sangat membutuhkan biaya yang sangat fantastis.

"Tentunya tekstur APBN harus mengikuti kondisi global. Apalagi harga minyak dunia tidak dapat diprediksi, sehingga keuangan negara sangat tidak aman," pungkas Hari.