“Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusannya lah, sudah punya rumusannya dan ya sebaiknya memang yang menjadi hak prerogatif presiden ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
Kendati demikian, Herman meyakini Prabowo sudah mempunyai kalkulasi dan selalu intensif berkomunikasi dengan pimpinan Paprol pengusung dan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
“Penetapan menteri itu adalah domainnya Presiden. Dan berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden. Dan ini pasti akan dibicarakan dengan pimpinan partai-partai,” kata Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Demokrat ini.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto blak-blakan menyebut Golkar pantas mendapatkan lima kursi menteri di Kabinet Prabowo. Menurut Airlangga, partainya memiliki kontribusi besar untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Airlangga berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo, Partai Golkar mendapat porsi lebih besar dalam kabinet.
"Karena kami (Golkar) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," kata Airlangga saat menggelar syukuran keberh
asilan Partai Golkar di Bali, Jumat (15/3).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
DPP Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto mengenai permintaan lima kursi Menteri dari Partai Golkar. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: