Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, langkah Gibran tersebut tidak serta-merta menghentikan dinamika politik yang tengah berlangsung di parlemen.
Menurutnya, setiap fraksi DPR tentu memiliki pertimbangan masing-masing dalam menyikapi wacana penggunaan hak konstitusional tersebut.
"Ya, kalau dalam kacamata kami, saya kira proses politik tetap berjalan, ya. Meskipun mungkin ada beberapa hal dipertimbangkan oleh masing-masing fraksi. Kami kan juga tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan masing-masing fraksi lainnya," kata Herman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 November 2026.
Atas dasar itu, Herman meminta semua pihak untuk menunggu hasil keputusan yang bakal dikeluarkan DPR RI dan akan disampaikan kepada publik.
“Jadi kita tunggu saja proses ini sampai betul-betul nanti ada hal yang lebih konkret dan bisa disampaikan kepada publik,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat ini.
Meski demikian, Herman belum memberikan penegasan lebih jauh mengenai sikap akhir Demokrat terhadap dukungan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses pemakzulan Gibran.
Ia hanya menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap mengedepankan prinsip supremasi hukum dalam menyikapi persoalan tersebut.
"Sebagai negara hukum, Demokrat tentu mengedepankan supremasi hukum.
Dan saya kira kita tahu dulu Pak SBY selama menjadi presiden selalu berpedoman terhadap aturan perundang-undangan, berpedoman terhadap aturan negara. Sehingga tidak ada hal yang keluar dari rel peraturan perundang-undangan," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklaim telah mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto agar tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak SD hingga S1.
Gibran juga menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.
"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran pada Selasa, 10 November 2026.
Partai Demokrat menegaskan proses politik terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berjalan di DPR, meskipun Gibran berencana menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazahnya. 
BERITA TERKAIT: