Pasalnya, suara PDIP yang unggul di urutan satu pada hasil hitung cepat, namun suara capres-cawapres Ganjar-Mahfud yang diusung justru berada di posisi ketiga.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengtakan, hal tersebut bagian dari anomali demokrasi yang terjadi di Pemilu kali ini.
Berkenaan dengan itu, Hasto menduga, hal itu bagian dari overshooting yang dilakukan penguasa untuk memenangkan paslon tertentu.
"Jadi termasuk di kandang-kandang PDIP menunjukkan yang bersifat anomali, meskipun banyak mengatakan ya bansosnya kita melawan suatu institusi bansos, institusi kekuasaan yang dikerahkan segala cara untuk memperpanjang kekuasaan," kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/2).
Meski begitu, Hasto tetap mengapresiasi seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh antusias datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 ini.
Walaupun, disadari bahwa pemilu kali ini diselimuti awan gelap demokrasi.
"Pertama, kami mengapresiasi terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah dengan penuh antusias untuk datang ke TPS dan pemilu bisa berjalan dengan lancar meskipun awan gelap demokrasi itu tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia," kata Hasto.
Apalagi, Hasto juga mengutip pernyataan sebagian pengamat politik serta akademi yang mengatakan, demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi.
"Karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir," kata dia.
Sekretaris TPN ini menambahkan, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti seluruh tahapan-tahapan penghitungan sesuai dengan ketentuan UU, bahwa yang dipakai adalah berdasarkan proses rekapitulasi yang bersifat berjenjang dari TPS.
Politikus asal Yogyakarta ini menambahkan, DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Terlebih, suara rakyat adalah suara kebenaran.
"Karena itulah seluruh struktur PDIP bersama dengan relawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan yang begitu banyak juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi karena baru kali ini pasca reformasi pemilu diwarnai gerakan
civil society diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi dari para guru besar secara luar biasa," tuturnya.
"Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri," demikian Hasto.
DPP PDIP menyoroti penghitungan rekapitulasi suara berdasarkan saksi partai di seluruh TPS dan berbagai hasil dari quick count atau hitung cepat. 
BERITA TERKAIT: