TPN Minta Panglima TNI Turun Tangan Terkait Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali

Permintaan itu disampaikan langsung Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12).

"Kalau itu benar, kami ingin minta kepada Panglima TNI untuk mengambil tindakan yang tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindak kekerasan," tegasnya.

Selain di Boyolali, Todung juga menyebut bahwa pendukung Ganjar-Mahfud ada yang tewas karena dianiaya di Klaten, Jawa Tengah. Para pendukung Ganjar-Mahfud itu menjadi korban penganiayaan usai menghadiri acara kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 3.

"Yang meninggal dunia ada di Klaten dan yang luka-luka itu empat di Boyolali. Mereka yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Ganjar-Mahfud dan yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas oknum (pendukung) paslon yang lain," jelasnya.

Lebih jauh, Todung menegaskan bahwa penganiayaan bernuansa politik ini tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dibiarkan. Terlebih, Ganjar-Mahfud berkomitmen mewujudkan Pemilu 2024 berjalan damai, tertib, dan sesuai aturan.

"Jadi semua brutalitas dan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan itu melanggar hukum dan itu tidak bisa kita terima dan kita akan memproses ini secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Todung juga menyebut bahwa penganiayaan dan kekerasan membahayakan bagi demokrasi Indonesia karena menimbulkan iklim ketakutan. Atas dasar itu, TPN Ganjar-Mahfud meminta TNI dan Polri mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan yang terjadi.

"Kami minta kepada semua kontestan pilpres untuk betul-betul menghormati hukum dan tidak main kekerasan dan tidak main hukum dan tunduk pada aturan main yang berlaku," pungkasnya.