Janji Ganjar Berikan Ruang dan Perhatian Setara bagi Anak Berkebutuhan Khusus

"Ini bisa diangkat menjadi kebijakan nasional. Saya bayangkan kalau model Sukoharjo ini bisa diterapkan, maka kalau ada anggota keluarga berkebutuhan khusus, mereka akan mendapatkan ruang, perhatian, dan ada harapan anak ini ke depannya bisa mandiri," kata Ganjar saat mengunjungi Sanggar Inklusi Tunas Bangsa di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (26/12).

Ganjar pun mengapresiasi Kabupaten Sukoharjo yang menjadi satu-satunya daerah yang memiliki sanggar inklusi untuk ABK di hampir seluruh kecamatan.

Pelayanan yang diberikan untuk para ABK antara lain terapi, kelas pengembangan, forum orang tua, program kemandirian, pemberdayaan ekonomi, pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan, kelas ruang terbuka (outing class), dan kerja sama dengan institusi perguruan tinggi.

Untuk ABK yang membutuhkan terapi dan pendampingan lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyediakan tenaga medis untuk berkeliling di seluruh kecamatan agar bisa memaksimalkan pelayanan terhadap ABK.

Ganjar mengaku bakal mengadopsi program serupa untuk diberlakukan di seluruh daerah se-Indonesia.

"Terapisnya berkeliling ke 12 kecamatan. Ini model Sukoharjo bisa dibuat nasional sehingga anak-anak berkebutuhan khusus ini kelak bisa menjadi lebih mandiri," sebut Ganjar.

Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah menggagas program "Sat Set Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan" untuk meningkatkan eksistensi para penyandang disabilitas di berbagai daerah di Tanah Air.

Program yang sukses diterapkan di Jawa Tengah selama 10 tahun kepemimpinan Ganjar akan diimplementasikan secara nasional melalui 21 program kerja sat set Ganjar-Mahfud, yaitu program "Disabilitas Mandiri Berprestasi".

Program "Disabilitas Mandiri Berprestasi" tersebut antara lain kesetaraan di berbagai bidang yang meliputi pekerjaan dan upah, pendidikan, pelayanan publik, dan infrastruktur publik

Ganjar mengatakan. pengalaman dirinya sebagai Gubernur Jateng telah membuktikan pelibatan kaum difabel. Di sisi lain, pemerintah daerah wajib melibatkan kaum difabel, anak-anak, dan perempuan dalam pembangunan infrastruktur dan penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda)  tentang pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

“Saya sedikit punya pengalaman saat menjadi gubernur. Waktu itu, kelompok disabilitas adalah salah satu kelompok yang selalu kita ajak dalam musyawarah perencanaan pembangunan, di samping kelompok perempuan dan anak. Inilah cara membuat setara semuanya dan tidak ada yang ditinggalkan, one left behind," demikian Ganjar.