Ada empat agenda perubahan. Pertama, persyaratan batas minimal usia hakim MK. Kedua, evaluasi kehakiman. Ketiga, unsur keanggotaan majelis kehormatan MK, dan keempat, penghapusan ketentuan peralihan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK.
Melalui rilis yang dikirim ke
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/12), Koordinator Pengurus Kajian dan Analisis Kebijakan Publik AMHTN-SI, A Fahrur Rozi, mengkritisi dua perubahan terkait evaluasi hakim oleh lembaga pengusul dan batas minimal calon hakim.
Menurutnya, wacana evaluasi hakim oleh lembaga pengusul merupakan bentuk pelemahan dan intervensi terhadap independensi hakim. Tidak dijumpai dalam konsepsi berhukum di Indonesia, lembaga pengusul Hakim Konstitusi (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) memiliki kewenangan mengevaluasi kinerja hakim.
"DPR salah melihat kewenangan hakim konstitusi secara delegatif. DPR tidak melihat hakim MK sebagai kewenangan atributif yang mengacu pada UUD 1945 NRI atau UU Kuasa Kehakiman. Artinya, masing-masing hakim MK yang diusulkan sejumlah lembaga memiliki makna kuasa representatif dari lembaga bersangkutan. Terlalu naif jika dilihat dari potret tata kenegaraan kita," urai Rozi.
Dia juga menilai pengubahan acak dan serampangan dari batas usia minimal Hakim Konstitusi. Berkali-kali soal umur seolah menjadi agenda penting. Padahal perubahan dilakukan tanpa pertimbangan hukum yang jelas. Pertama 46 tahun, kemudian diubah menjadi 47 tahun, kemudian 55 tahun, dan terakhir diwacanakan 60 tahun.
"Fakta itu mengindikasikan adanya agenda 'jegal-menjegal' terhadap hakim Konstitusi saat ini. Pasalnya, terdapat sejumlah hakim yang usianya masih di bawah umur yang diwacanakan," ungkapnya.
Lebih lanjut, secara formil, kata Rozi, revisi UU MK berlangsung senyap. Alih-alih digelar di ruang Komisi III DPR, justru dibahas di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta (28-29 November 2023).
Bahkan, pembahasannya ditargetkan tuntas pada masa sidang yang akan berakhir pada 5 Desember 2023. Padahal, revisi undang-undang itu tidak pernah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023, dan tidak terdapat dalam RUU kumulatif terbuka.
Rozi menilai, selain melanggar asas keterbukaan kepada publik, agenda revisi juga menyalahi prinsip
meaningful participation pihak terdampak. Rozi berharap MK tidak menjadi alat kontrol kekuasaan melalui pembatasan gerak wewenang melalui revisi undang-undang yang mengatur.
"Ini sudah jelas menyalahi prosedur yang berlaku. Tidak ada urgensi, tidak masuk Prolegnas, dan tidak terdapat dalam RUU Kumulatif terbuka. Jangan sampai pembentuk UU lebih jauh melakukan intervensi kekuasaan dan kemerdekaan kehakiman melalui revisi undang-undang," harapnya.
Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (AMHTN-SI) mempertanyakan urgensi agenda revisi keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Agenda itu dinilai sangat politis dan sarat kepentingan. 
BERITA TERKAIT: