Kabinet Ganjar Dipastikan Berbasis KPI, Ini Alasannya

Menurut Ganjar, konsep berbasis KPI dimaksudkan agar kinerja para menteri dapat diukur dan dievaluasi langsung oleh masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam pemerintahan.

“Kalau kabinet yang menilai rakyat sepertinya menarik, karena KPI-based kabinet transparan,” katanya, di Jakarta, Jumat (10/11).

Kabinet berbasis KPI, sambung dia, bukan hanya memudahkan masyarakat mengevaluasi kinerja menteri, tetapi juga langkah strategis pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ganjar bersama bakal Cawapres pendampingnya, Mahfud MD, berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

"Saya ngobrol sama Pak Mahfud, satu nilai yang sama dari kami berdua adalah, hukum harus pasti, harus tegak, sikat korupsi," kata tegas politikus PDIP itu.

Ganjar juga menjanjikan mekanisme di mana masyarakat bisa langsung memberikan umpan balik atas kinerja para menteri. Pendekatan itu dianggap dapat mendorong partisipasi publik dalam pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

"Kalau ingin menteri yang hebat, ya pakai KPI," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menambahkan pentingnya KPI bagi pemerintahan, merujuk hasil penelitian berjudul "Key Performance Indicators (KPIs) in the Public Sector" oleh Zaherawati Zakaria & Mahazril A Yaacob (2011).

Manfaat KPI bagi pemerintahan antara lain, mengukur efisiensi dan efektivitas kerja, memberikan gambaran jelas tentang kinerja instansi pemerintah dan individu-individu di dalamnya.

Menilai produktivitas sumber daya manusia, setiap agensi dapat menilai produktivitas sumber daya manusia dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

KPI mampu mengukur kepuasan masyarakat sebagai indikator krusial, menekankan komitmen pemerintah terhadap pelayanan berkualitas.

KPI juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, mengarah pada pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi hasil, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.