"Tingkat pencalonannya pun beragam, baik DPRD tingkat kota, kabupaten, provinsi, pusat, dan DPD RI," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/11).
Kurnia menyebutkan, total caleg mantan napi yang masuk daftar calon tetap (DCT) Pileg 2024 berjumlah 56 orang.
Rinciannya, mantan napi korupsi yang jadi caleg DPR RI berjumlah 27 orang, DPRD Provinsi dan/atau kabupaten/kota ada 22 orang, dan yang caleg DPD RI 7 orang.
Berikut daftar 56 caleg mantan napi korupsi yang ditemukan ICW sesuai tingkat pemilihannya:
DPD RI1. Edi Agusdin, dapil Bengkulu, nomor urut 1, korupsi APBD Bengkulu 2003-2004.
2. Patrice Rio Capella, dapil Bengkulu, nomor urut 10, perkara korupsi menerima gratifikasi dalam penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan sejumlah BUMD di Sumatera Utara.
3. Cinde Laras Yulianto, dapil Yogyakarta, nomor urut 3, korupsi dana purnatugas.
4. Emir Moeis, dapil Kalimantan Timur, nomor urut 7, kasus suap proyek pembangunan PLTU Lampung.
5. Ismeth Abdullah, dapil Kepulauan Riau, nomor urut 8, korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran 2004.
6. Samson Yasir Alkatiri, dapil Maluku, nomor urut 13, korupsi pengadaan obat-obatan di Dinas Kesehatan Seram bagian Timur.
7. A Abd Waris Halid, dapil Sulawesi Selatan, nomor urut 1, korupsi penyelundupan 73 ribu ton gula.
DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi1. Heri Baelanu, DPRD Kabupaten Pandeglang 1, Golkar, nomor urut 6.
2. Dede Widarso, DPRD Kabupaten Pandeglang 5, Golkar, nomor urut 4.
3. Edy Muklison, DPRD Kabupaten Blitar 4, Perindo, nomor urut 1.
4. Ferizal, DPRD Kabupaten Belitung Timur 1, PPP, nomor urut 2.
5. Al Hajar Syahyan, DPRD Kabupaten Tanggamus 4, PKS, nomor urut 5.
6. Yohanes Marinus Kota, DPRD Kabupaten Ende 1, Nasdem, nomor urut 8.
7. Welhelmus Tahalele, DPRD Provinsi Maluku Utara 3, Hanura, nomor urut 2.
8. Warsit, DPRD Kabupaten Blora 3, Hanura, nomor urut 1.
9. Hasanudin, DPRD Kabupaten Banjarnegara 5, PPP, nomor urut 1.
10. Bonar Zeitsel A, DPRD Kabupaten Simalungun 4, Demokrat, nomor urut 8.
11. Rahmanuddin DH, DPRD Kabupaten Luwu Utara 1, Demokrat, nomor urut 4.
12. Mad Muhizar, DPRD Kabupaten Pesisir Barat 3, PDIP, nomor urut 2.
13. Zulfikri, DPRD Kota Pagar Alam 2, Perindo, nomor urut 1.
14. Joni Kornelius Tondok, DPRD Kabupaten Toraja Utara 4, Hanura, nomor urut 1.
15. Yuridis, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 3, Partai Buruh, nomor urut 1.
16. Eu K Lenta, DPRD Kabupaten Morowali Utara 1, Golkar, nomor urut 9.
17. Nasrullah Hamka, DPRD Provinsi Jambi 1, PBB, nomor urut 10.
18. Syaifullah, DPRD Provinsi Kep Babel 1, Nasdem, nomor urut 7.
19. Saparudin, DPRD Kabupaten Belitung Timur 1, PKB, nomor urut, 2.
20. Iwan Rahmawan DPRD Kabupaten Belitung Timur 2, PPP, nomor urut 1.
21. Fakhrur Rizal, DPRD Kabupaten Belitung Timur 2, PKB, nomor urut 1.
22. Mukhaedy, DPRD Kabupaten, Belitung Timur 1, Hanura, nomor urut 2.
DPR RI1. Susno Duadji, dapil Sumatera Selatan II, PKB, nomor urut 2, Korupsi dana pengamanan Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat 2009.
2. Huzrin Hood, dapil Kepulauan Riau, PKB, nomor urut 2, Korupsi APBD senilai Rp4,3 miliar.
3. Rino Lande, dapil Jawa Timur V, PKB, nomor urut 7, Korupsi pengadaan sarana olahraga P3SON Hambalang.
4. Yansen Akun E, dapil Kalimantan Barat II, PKB, nomor urut 1, Korupsi pengadaan tanah TPA di Kecamatan Meliau.
5. Asep Ajidin, Sumatera Barat II, PDIP, nomor urut 4, Korupsi perluasan kebun gambir di Nagari Sialang.
6. Mochtar Mohamad, dapil Jawa Barat V, PDIP, nomor urut 5, Korupsi suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada BPK.
7. Rokhmin Dahuri, dapil Jawa Barat VIII, PDIP, nomor urut 1, Korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan.
8. Al Amin N Nasution, dapil Jawa Tengah VIII, PDIP, nomor urut 4, Suap alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.
9. Teuku Muhammad Nurlif, dapil Aceh 1, Golkar, nomor urut 1, Suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia pada 2004.
10. Syahrasaddin, dapil Jambi, Golkar, nomor urut 6, Korupsi dana Kwartir Daerah Pramuka Jambi periode 2011-2013.
11. Wendy Melfa, dapil Lampung 1, Golkar, nomor urut 5, Korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang, Tarahan, Lampung Selatan.
12. Iqbal Wibisono, dapil Jawa Tengah 1, Golkar, nomor urut 2, Korupsi dana bantuan sosial di Wonosobo.
13. AM Nurdin Halid, dapil Sulawesi Selatan II, Golkar, nomor urut 1, Korupsi penggunaan dana Bulog 2004.
14. Bernard Sagrim, dapil Papua Barat Daya, Golkar, nomor urut 2, Korupsi dana hibah pemekaran Kabupaten Maybrat pada 2009.
15. Abdillah, dapil Sumatera Utara 1, Nasdem, nomor urut 5, Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD.
16. Eep Hidayat, dapil Jawa Barat IX, Nasdem, nomor urut 1, Korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang 2005-2008
17. R Dikdik Darmika, dapil Jawa Barat XI, Nasdem, nomor urut 9, Korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Garut 2007.
18. Sani Ariyanto, dapil Jawa Tengah VIII, Nasdem, nomor urut 4, Korupsi dana pengawasan Pilkada Kabupaten Cilacap 2012.
19. Rahudman Harahap, dapil Sumatera Utara I, Nasdem, nomor urut 4, Korupsi dana tunjangan aparat desa Tapanuli Selatan.
20. Sandi Suwardi Hasan, Jawa Timur IV, Hanura, nomor urut 2, Korupsi dana kegiatan Bulan Berkunjung ke Jember.
21. Wa Ode Nurhayati, dapil Sulawesi Tenggara, Hanura, nomor urut 1, Kasus pencucian uang dan suap dana penyesuaian daerah dan infrastruktur daerah.
22. Evy Susanti l, dapil Jawa Barat III, Demokrat, nomor urut 5, Suap hakim dan panitera PTUN Medan.
23. Lukas Uwuratuw, dapil Maluku, Demokrat, nomor urut 4, Korupsi proyek pengadaan 6 kapal ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan.
24. Thaib Armaiyn, dapil Maluku Utara, Demokrat, nomor urut 1, Korupsi dana tak terduga pemerintah provinsi Maluku Utara 2004.
25. Hendra Karianga, dapil Maluku Utara Perindo, nomor urut 1, Korupsi pemberian kredit Bank BRI Ternate.
26. Soleman Sikirit, dapil Papua Barat, Perindo, nomor urut 1.
27. Madini Farouq, Jawa Timur IV, PPP, nomor urut 3, Korupsi dana bantuan hukum dan dana operasional pimpinan DPRD.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Latar belakang calon anggota legislatif (caleg) yang terkategorisasi sebagai mantan narapidana (napi) kasus korupsi, berhasil dirangkum Indonesia Corruption Watch (ICW). Sejumlah mantan napi korupsi ini menjadi caleg di berbagai tingkatan. 
BERITA TERKAIT: