Pada kesempatan itu, Anies menyindir praktik berdemokrasi dari rezim pemerintah saat ini. Menurut dia, saat ini telah terjadi suatu otoritarianisme yang membawa ketakutan berekspresi atau berpendapat dari rakyat.
"Suatu negara demokrasi mengandalkan prinsipnya,
trust, kepercayaan, tapi di negara non demokratik, prinsipnya
fear, ketakutan. Rezim-rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya," kata Anies.
Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 itu menyatakan ketika rasa takut hilang, maka sejumlah rezim otoriter tumbang. Dia pun mencontohkan beberapa fenomena di dunia internasional, yang rezim otoriternya tumbang lantaran rasa takut rakyat telah hilang.
"Begitu rasa takutnya hilang, rezimnya tumbang. (Contoh) Arab Spring, Philippines, Iran, Afrika Utara. Bahkan ketika 1997-1998, ketika
fear itu hilang, semua bergerak, maka rezim tumbang," bebernya.
Maka dari itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut alangkah berbahayanya bila dalam negara demokrasi yang muncul justru ketakutan dalam berekspresi.
"Ketika dalam demokrasi ada fear ini suatu tanda-tanda yang tidak sehat. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang kita bereskan di dalam tahun 2024 ke depan," ucapnya.
Dia pun mendorong ketika ada pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang menghambat kebebasan berekspresi, maka sebaiknya segera direvisi.
"Kalau ada pasal-pasal yang mengganggu kebebasan berekspresi sudah seharusnya itu direvisi, yang dilindungi justru kebebasan berekspresi, bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan memenuhi undangan Diskusi Kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa (29/8). 
BERITA TERKAIT: