Kritik Rocky Gerung Menjadi Pertarungan Akal Sehat Vs Akal Bulus, Mana yang Didukung Rakyat?

Terkait itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen mengatakan, dalam sepekan terakhir ini, fenomena Rocky Gerung bergema ke seantero negeri, dan menjadi perbincangan hangat semua kalangan masyarakat Indonesia.

Sebab kata Silaen biasa disapa, fenomena Rocky Gerung menjadi oasis di tengah padang gurun pasir yang sangat tandus. Pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia tak terhindarkan, akibat kritik pedas dan keras akademisi filsafat UI itu.

"Sebagian kelompok menilai pernyataan keras Rocky Gerung terhadap pemerintah sangat tepat dan mendapat apresiasi sebagai pengobat dahaga rakyat Indonesia di tengah kemiskinan rakyat yang semakin menjadi-jadi, harga kebutuhan pokok meroket," ujar Silaen dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/8).

Menurut Silaen, orang yang mau dan berani mengkritik kekuasaan seperti yang dilakukan Rocky Gerung sudah langka ditemukan di era kekinian, terkesan sungkan atau takut mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kebutuhan atau kepentingan rakyat.

"Banyak orang mendukung sikap berani Rocky Gerung atas berbagai kritik yang dilontarkan. Kritiknya itu sejatinya mewakili perasaan publik yang gundah-gulana, mental yang 'terjajah' oleh kekuasaan atau kebijakan pemerintah yang hanya pro segelintir 'penikmat dan penjilat' kekuasaan," kata dia.

Mantan fungsionaris DPP KNPI itu menilai, fenomena Rocky Gerung memunculkan tagline "Akal Sehat Vs Akal Bulus Bertarung di Ruang Publik Mana Pilihan Rakyat Indonesia?".

"Kritik akal sehat Rocky Gerung bergema kencang merasuki sanubari rakyat yang merasa tertindas atau teraniaya oleh hegemoni kekuasaan pemerintah," terangnya.

Kritik Rocky Gerung kata Silaen, menjadi pemantik bangkitnya semangat orang termarjinal atas "penjajahan" yang dilakukan oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat sendiri. Pemerintah seakan melakukan pembiaran terhadap praktik perilaku koruptif, penjarahan harta warisan bangsa yang hanya dinikmati segelintir atau kelompok orang.

"Tak hanya itu, penguasa dianggap hanya tutup mata melihat penghasilan rakyat yang pas-pasan serta semakin terpuruk jauh dari asupan gizi karena sudah tidak mampu beli. Hal itu berbeda dengan pejabat atau birokrat, apabila terjadi inflasi maka gaji birokrasi terkerek naik. Namun tidak demikian dengan rakyat kecil seperti buruh harian," bebernya.

Sementara itu kata Silaen, pejabat dan oligarki politik berkolusi dengan leluasa menjual harta warisan bangsa Indonesia demi menumpuk kekayaan sampai berlimpah bahkan konon kabarnya tidak akan habis hingga tujuh turunan.

"Bagaimana dengan rakyat? Inilah kegetiran rakyat kecil (wong cilik) yang harus pasrah dengan kemiskinan terstruktur dan sistematis dilakukan oleh pejabat yang digaji dari keringat rakyat Indonesia. Sebab hampir semua pajak rakyat hanya dinikmati oleh segelintir orang yang duduk di singgasana kekuasaan, namun tidak memikirkan nasib rakyat," tutup Silaen.