Kegiatan yang diadakan secara hybrid ini bertema "Mewujudkan Pimpinan Tingkat Menengah Polri, Kementerian dan Lembaga yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan (presisi) untuk Indonesia Maju".
Juga secara luring yang diikuti oleh 469 peserta dari Sespimti, Sespimmen, Sespimma dan secara daring diikuti oleh serdik Akpol, Serdik STIK dan Serdik Setukpa di Gedung Utaryo Sespim Polri, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/5).
"Korupsi akan berdampak pada layanan dasar kemanusiaan baik pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Risiko terjadi fraud dimulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi sampai evaluasi atau audit di sepanjang bisnis proses sebuah kegiatan atau program," ujar Firli.
Firli menjelaskan, komitmen antikorupsi bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Sementara itu, Kasespim Polri, Cryshnanda Dwilaksana pada saat pembukaan menyampaikan pentingnya kegiatan ini untuk menjadi bekal calon pemimpin dalam menghasilkan polisi cerdas, modern, bermoral dan profesional serta menjadi icon antikorupsi. Kegiatan ini merupakan kegiatan 10 jam pelatihan dengan mata latih membangun budaya antikorupsi.
Selanjutnya, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana memberikan materi tentang Integritas dan Budaya antikorupsi.
Dalam paparannya, dijelaskan tentang data dan fakta tentang korupsi, teori dan dampak korupsi, pentingnya integritas kepemimpinan dan upaya yang perlu dilakukan untuk membangun budaya antikorupsi khususnya di lingkungan kerja.
Sesi terakhir disampaikan oleh Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha yang memberikan penekanan kepada pentingnya pembangunan integritas dan menjadi fasilitator diskusi kelompok kepada peserta untuk membuat paparan berbagai upaya membentuk budaya antikorupsi dengan enam pilihan tema.
"Yaitu, menjadi pemimpin berintegritas, mengelola konflik kepentingan, mengelola pengaduan masyarakat atau Whistle Blowing System (WBS), menyusun kode etik dan perilaku, mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan mengelola gratifikasi," kata Aida.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan pembekalan antikorupsi kepada 469 Sespimmen Polri dalam program pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-63 TA 2023 yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri 
BERITA TERKAIT: