Demikian pandangan Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina A. Khoirul Umam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/4).
Menurut Umam, entitas yang dimaksud penggabungan nasionalis dan Islam adalah kekuatan politik Islam moderat. Dalam konteks pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP, keyakinan lama itu bersemi kembali.
Analisa Umam, PDIP diyakini tidak akan menggunakan golden ticket-nya sendiri, tetapi akan menggandeng kekuatan politik Islam sebagai pelengkap koalisi untuk meneguhkan narasi nasionalisme dan Islam.
Pendapat Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) ini, PPP adalah partai yang paling memungkinkan untuk didekati PDIP. Sebab, PKB telah memiliki agenda kepentingan sendiri untuk mengusung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Sementara PDIP sendiri belum pernah memiliki sejarah koalisi atau kerja sama politik dengan PAN dan PKS, selaku representasi kekuatan politik Islam berbasis massa Muhammadiyah dan juga jaringan Tarbiyah," jelas Umam.
Atas dasar itu, tiket politik PPP memang telah lama diincar oleh PDIP, untuk melengkapi narasi nasionalisme-religius.
PPP sendiri telah mendapat kader baru yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno. Menparekraf itu sudah menyatakan mundur secara resmi dari Gerindra.
Arah politiknya, Sandiaga Uno disiapkan PPP untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo dengan paket koalisi PDIP dan PPP.
Ada keyakinan, untuk memenangkan kontestasi kekuasaan politik di Indonesia, harus menggabungkan kekuatan nasionalis dan Islam. Dasarnya, dari hasil proses Pemilu 1955 dan 1971. 
_2024,_di_Hotel_Pullman_Jakarta_pada_Jumat_29_November_2024:RMOL.jpeg)
BERITA TERKAIT: