"Saya hanya kasih waktu satu minggu agar data mereka (para bupati) bisa masuk," kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/2).
Ganjar juga sudah menerbitkan SK Gubernur No 465/13 Tahun 2023 tentang satuan tugas (satgas) penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.
"Kami langsung membagi tugas di kabupaten untuk menangani problem kemiskinan itu apa saja, sektor dan subsektornya," ujarnya.
17 Kabupaten tersebut yakni Pemalang, Banyumas, Banjarnegara, Blora, Brebes, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, Wonosobo, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang.
Dari jumlah tersebut, baru empat kabupaten yang telah melakukan verifikasi faktual 100 persen secara manual menggunakan excel, yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, dan Brebes.
Ganjar juga meminta bupati mendorong camat dan kepala desa untuk menjalankan peran sesuai hasil rapat koordinasi di 7 lokasi, khususnya kecamatan dan desa yang progres masih rendah, di bawah 25 persen.
Ganjar berkata penanganan sektor dan sub sektor harus segera dilakukan oleh kabupaten kota. Misalnya penanganan pada faktor kemiskinan non makanan, contohnya jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah.
“Maka ini kita minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kemiskinan ekstrem menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terbaru, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menggandeng 17 bupati untuk menyingkronkan data kemiskinan ekstrem. 
BERITA TERKAIT: