Selain Membunuh PAN dan PPP, Sistem Proporsional Tertutup Untungkan PDIP

Dampaknya, akan memaksa para calon legistatif (Caleg) menggunakan logistik dan jaringan kuatnya untuk masuk ke partai-partai yang sentralistik dan memiliki party ID yang kuat.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (8/1).

Pria yang karib disapa Umam ini mengatakan, jika sistem proporsional tertutup diberlakukan PDIP akan diuntungkan karena merupakan partai yang memiliki party ID yang lebih besar. Sementara itu, kekuatan Golkar akan paling tergerus signifikan, alasannya ada banyak varian kekuatan politik di dalamnya.

"Di saat yang sama, sistem proporsional tertutup ini berpeluang membunuh PAN dan PPP karena terbatasnya party ID dan tokoh khatismatik di dalamnya," jelas Umam.

Dosen Universitas Paramadina ini menganalisa sistem proporsional tertutup juga berpeluang menguatkan praktik politik aliran, yang selama ini kian mencair di era pasca reformasi. Dikatakan Umam, menguatnya politik aliran akan membuat politik nasional semakin terpolarisasi.

"Di situ, praktik hoax, ujaran kebencian (hate speech) dan upaya pembunuhan karakter (character assasination) terhadap lawan politik akan menjadi alat paling efektif untuk mengonsolidasikan sentimen dukungan elektoral partai-partai," tambah Umam.

Bagi Umam, pemberlakuan sistem proporsional terbuka merupakan langkah modernisasi sistem kepartaian. Esensinya, tambah Umam, rakyat harus paham siapa wakilnya.

Dengan demikian, para wakil rakyat benar-benar menjadi representatif dan bisa dievaluasi oleh pemilihnya. Artinya, sistem proporsional tertutup hanya akan merampas hak rakyat untuk memiliki wakilnya yang akuntabel.

Lebih lanjut Umam menjawab argumentasi praktik money politics yang menjadi alasan utama pengembalian sistem proporsional tertutup. Umam melihat, sistem itu justru akan mengokohkan kooptasi oligarki dan hegemoni politik, yang akan membuat  demorkasi tidak lagi relevan di Indonesia.

"Karena evaluasi dan perbaikan memang dibutuhkan, tanpa harus mengubah sistem hingga kualitas praktis demokrasi kembali mundur signifikan," pungkas Umam.