Pasalnya, kata dia, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham akan objektif menyikapi gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.
"Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Kita objektif kok," kata Yasonna kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).
"Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Itu yang saya minta," imbuhnya.
Yasonna Laolly menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB yang salah satu keputusannya menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.
"Itu supaya dicatat. Itu saja titik," tegasnya.
Sebab, sambung Yasonna, kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kemenkumham Senin (8/3) kemarin untuk melaporkan KLB ilegal, kini tengah diproses oleh Kemenkumham.
"Kan Pak AHY dengan DPP Demokrat sudah datang ke Kemenkumham kemarin. Sudah diterima oleh Dirjen, Dirjen sudah melaporkan kepada saya. Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat," tuturnya.
"Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," demikian Yasonna.
BERITA TERKAIT: