Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamid mengatakan, persoalannya ini bukan seperti KLB biasa, dimana adanya dualisme kepemimpinan. Kasus Demokrat murni pembajakan parpol oleh pejabat negara.
"Parpol dibajak oleh orang luar parpol karena punya kekuasaan dan uang. Jadi ini bukan lagi masalah internal Demokrat
ansich, melainkan masalah kita sebagai bangsa yang
setback ke arah otoritarian," ujar Cak Hamid sapaan akrabnya, Sabtu (6/3).
Dalam KLB ilegal yang digelar di Sibolangit, Sumataera Utara, Jumat (5/3), terpilih Kepala KSP Moeldoko sebagai ketua umum.
"Bagaimana pun, Moeldoko pejabat negara yang tak tanggung-tanggung. Dia menjabat sebagai KSP. Jadi wajar saja kalau ada kecurigaan keterlibatan Istana di sana," ucap Cak Hamid.
Dan jika benar Istana terlibat, cawe-cawe KLB Partai Demokrat, maka sungguh sangat disayangkan.
"Oleh karenanya, jika Presiden Jokowi dalam hal ini tidak terlibat dalam pembajakan parpol ini, maka kita mendesak agar pemerintah harus tegas menolak KLB ini, dan memecat Moeldoko dari KSP karena telah mencoreng pemerintah!" pungkas Cak Hamid.
BERITA TERKAIT: