DPD RI Bulat Usulkan Nono Sampono Jadi Menteri KKP Gantikan Edhy Prabowo

Usulan tersebut sudah diajukan oleh lembaga senator sejak beberapa waktu lalu. Hal ini diungkapkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melalui Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi kepada media, Sabtu (28/11).

"Berkas usulan pengajuan Bapak Nono Sampono untuk menjabat sebagai salah satu menteri di kabinet sudah kami kirimkan sejak beberapa bulan lalu,” ungkap Fachrul Razi yang merupakan senator dari Aceh.

Fachrul juga menjelaskan bahwa Nono Sampono diharapkan untuk bisa mengisi kursi menteri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). "DPD RI menilai bahwa Pak Nono Sampono cocok untuk menjabat sebagai Menteri KKP," imbuhnya.

Merespon kondisi kekosongan jabatan Menteri KKP saat ini pasca mundurnya Edhy Prabowo, sebagai dampak penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, DPD RI kembali menggaungkan usulannya agar Nono Sampono dapat dipertimbangkan Presiden untuk mengisi kursi menteri yang lowong tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa usai ditinggalkan Edhy Prabowo, untuk sementara Menteri KKP dijabat secara ad-interim oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Nono Sampono yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI dinilai sangat pantas untuk menjadi Menteri KKP. Setidaknya, lembaga tempat pria kelahiran Bangkalan itu berkiprah saat ini, DPD RI, mendukung penuh untuk mengusung Nono Sampono menjadi Menteri KKP.

"Kami, para anggota DPD RI secara bulat mendukung Pak Nono Sampono untuk mengisi jabatan sebagai Menteri KKP," kata Fachrul Razi.

DPD RI menilai bahwa Nono Sampono merupakan figur yang tepat untuk jabatan Menteri KKP. Beberapa pertimbangan yang disampaikan antara lain bahwa putra blasteran Madura-Maluku itu berlatar belakang militer yang terkait dengan laut.

"Sebagaimana diketahui, beliau adalah purnawirawan TNI Angkatan Laut. Nama lengkapnya Letnan Jenderal TNI Mar (Purn.) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. Selain di kemiliteran, Pak Nono Sampono juga pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas Indonesia," sambung Fachrul Razi.

Dari sisi keilmuan dan pengalaman terkait kelautan dan perikanan, Nono Sampono tidak perlu diragukan lagi. Pria yang sudah malang-melintang di pentas kepemimpinan nasional itu merupakan salah satu anggota DPD RI dari Dapil Maluku yang produktif. Nono Sampono yang menjabat Komandan Paspampres (2001-2003) dan Gubernur Akademi Angkatan Laut (2003-2006) adalah salah satu pengusung ide pentingnya UU Khusus Daerah Kepulauan.

Pengalaman pribadi sejak kecil yang akrab dengan laut di wilayah Maluku, membuat Nono Sampono sangat familiar dengan persoalan kelautan. Dia yang pernah menjabat sebagai Komandan Korps Marinir (2006-2007) dapat dipastikan mampu membangun sinergi yang baik dan kuat antara KKP dengan TNI Angkatan Laut dan institusi serta lembaga terkait lainnya.

"KKP adalah suatu lembaga yang sangat penting, tidak hanya untuk menangani masalah sumber daya kelautannya, tetapi juga terkait keamanan dan kedaulatan negara kita atas wilayah perairan laut kita. Jadi sinergi dan koordinasi dengan berbagai lembaga yang terkait pengamanan laut, seperti TNI Angkatan Laut dan Bakamla, menjadi faktor yang sangat penting dalam memilih pejabat Menteri KKP," urai Fachrul Razi.

Latar belakang kehidupan masa kecil dari keluarga ekonomi sulit memberikan suatu harapan bahwa Nono Sampono sangat paham tentang kesulitan yang dihadapi masyarakat nelayan, dan dipastikan akan mampu menciptakan berbagai sistem dan program yang effektif dan efisien dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yang kehidupannya bergantung dari perikanan dan kelautan.

"Penciptaan program-program produktif bagi masyarakat nelayan dan rakyat kita yang hidupnya bergantung dari laut merupakan suatu tantangan yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, terutama di masa pandemi Covid-19 dan ke depannya. Sosok Nono Sampono yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu di masa kecilnya dipandang akan mampu menangani semua ini," tutup Fachrul Razi.