“Pada prinsipnya orang itu berhak dijaga harkat dan martabatnya. Karena itu penghukuman lewat opini menurut kami juga tidak tepat. Masyarakat sudah memberikan masukan dan pansel sudah mengolah masukan,†ungkap Nasir usai acara diskusi ‘Mengupas Polemik Kemunculan GBHN’ di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).
Nasir menyampaikan, meski Irjen Firli memiliki catatan, pihaknya objektif dengan memandang ke depan bahwa Firli mampu mengemban tugas sebagai pimpinan KPK jika terpilih.
“Presiden juga sudah menerima masukan-masukan tersebut. Presiden juga menerima usai mendapat laporan dari Intel Intel kejaksaan, kepolisian serta yang lainnya,†ucapnya.
Nasir menyatakan pihaknya memastikan akan menyaring kesepuluh nama tersebut di DPR. “Apakah kemudian nama-nama yang diserang isu miring akan menolak atau tidak, kami juga tidak mau berandai-andai ,†tandasnya.
Menurutnya, 10 capim KPK yang disodorkan Istana ke DPR sudah bagus meski ada salah satu capim yang diduga terseret masalah pelanggaran etik.
“Sudah bagus, beliau (Presiden) juga sudah meminta intel dari kejaksaan dan kepolisian untuk memverifikasi nama dan isu miring yang beredar. Apa kita mau tidak percaya kepada presiden,†katanya.
“Karena itu 10 capim KPK ini sebenarnya wajah dari presiden, jadi kalau mau melihat wajah presiden lihatlah 10 capim KPK itu,†tutupnya.
BERITA TERKAIT: