Negara Dalam Keadaan Bahaya, Kalau Informasi Ahok Berasal Dari Sadapan

Karena pertanyaannya, dari mana Ahok dan timnya mendapatkan data tersebut.

"Karena wewenang penyadapan hanya dimiliki aparat negara seperti BIN, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Bais," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya petang ini.

Lebih jauh, Dahnil mengungkapkan ada dua kemungkinan bila pengakuan Ahok dan timnya itu benar. Pertama, Ahok benar memiliki data sadapan itu. Kedua, Ahok berbohong alias menyebarkan informasi hoax.

Dia menegaskan bila Ahok betul punya data sadapan pembicaraan itu, ini adalah ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. Karena diduga ada abuse of power yang dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan sadap. Menurutnya, hal berbahaya sekali.

"Mereka menggunakan wewenang sadapan sebagai alat politik kepentingan kelompok dan partai politik tertentu," imbuhnya.

"Namun terkait dengan kepentingan negara yang lebih luas mereka keteteran hal Ini bisa dilihat dari data-data intelijen yang diterima oleh Pak Joko Widodo sebagai Presiden yang dianggap dalam beberapa hal terkesan kacau balau," tandasnya.

Dalam sidang kemarin, pengacara Ahok, Humphrey Djemat, mempertanyakan Kiai Maruf Amin.

"Apakah sebelum pertemuan hari Jumat, Kamisnya ada telepon dari SBY sekitar pukul 10.16 WIB supaya diatur pertemuan dengan paslon satu agar diterima di PBNU dan SBY juga minta segera dikeluarkan fatwa sal penodaan agama?" tanya  Humphrey Djemat.

Kiai Ma'ruf mengakui menerima Agus di PBNU. Namun dia membantah menerima telepon dari SBY.

Ahok sendiri juga bereaksi atas bantahan Kiai Ma'ruf tersebut.

"Saya berterima kasih, saudara saksi ngotot di depan hakim bahwa saksi tidak berbohong, kami akan proses secara hukum saksi untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap," kata Ahok dalam persidangan. [zul]